SITUBONDO — Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prasetyo meninjau Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Banyuglugur, Kamis (5/2/2026), yang terdampak banjir besar pada 21 Januari lalu.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi sekolah sekaligus memastikan proses pendataan kerusakan terus diperbarui.
Bupati yang akrab disapa Mas Rio itu mengatakan, meski banjir terjadi beberapa pekan lalu, perkembangan dampak di lapangan masih dinamis. Karena itu, pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran data sebagai dasar penanganan lanjutan.
“Memang kejadiannya di tanggal 21, tetapi kami terus meng-update data karena kondisi faktual dan aktual di lapangan masih berkembang,” kata Mas Rio di sela peninjauan.
Mas Rio menegaskan, pemerintah daerah telah menyampaikan kondisi riil pascabanjir kepada pemerintah pusat dan membuka ruang dukungan melalui berbagai skema pendanaan. Menurut dia, bentuk bantuan tidak menjadi soal selama pemulihan infrastruktur dasar bisa segera dilakukan.
“Dibangun langsung oleh pusat atau dananya ditransfer ke daerah, dua-duanya tidak masalah. Yang penting infrastruktur pendidikan, pertanian, jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya bisa kembali seperti semula,” ujarnya.
Ia mengingatkan, keterlambatan pemulihan tidak hanya berdampak pada layanan publik, tetapi juga berpotensi memperbesar risiko sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kalau tidak segera ditangani, risikonya pasti lebih besar. Secara ekonomi, ini menjadi tantangan serius dalam konteks penanganan banjir,” kata Mas Rio.
Menurutnya, upaya tanggap darurat sejauh ini telah dilakukan secara gotong royong. Pemerintah kabupaten, aparat, hingga masyarakat bergerak bersama, sementara bantuan dari berbagai pihak terus berdatangan. Namun, kebutuhan untuk pemulihan jangka menengah dan panjang jauh melampaui kemampuan penanganan darurat.
Berdasarkan perhitungan pemerintah daerah, total kebutuhan anggaran pemulihan pascabanjir diperkirakan mencapai Rp 160–195 miliar. Anggaran tersebut mencakup perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik sebesar Rp 52 miliar, sektor permukiman dan lingkungan Rp 25 miliar, sarana pasar Rp 40 miliar, penurunan kapasitas sungai Rp 28 miliar, kerusakan bangunan pendidikan Rp 35 miliar, serta tempat ibadah Rp 15 miliar.
Di tengah keterbatasan tersebut, salah satu sektor pendidikan terdampak serius. Puluhan sekolah dilaporkan mengalami kerusakan, termasuk SMPN 1 Banyuglugur yang kini bersiap menghadapi pelaksanaan ujian.
“Sekarang mau ujian TKA (Tes Kemampuan Akademik), tetapi kondisinya sudah tidak memungkinkan. Dari sisi kami, akan dibuat affirmative policy agar para siswa tetap bisa mengikuti ujian,” ujar Mas Rio.
Mas Rio berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, memberikan perhatian kebijakan yang lebih adaptif bagi daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi.
“Seperti di Sumatera dan Aceh, saya berharap ada atensi kebijakan, terutama untuk wilayah dengan basis kebencanaan tinggi, termasuk Situbondo,” katanya.[]
