JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sedang menyiapkan langkah drastis: memangkas jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari 1.046 perusahaan menjadi hanya 228 perusahaan.
Kebijakan ini merupakan bagian dari perbaikan tata kelola sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar BUMN lebih efisien, transparan, dan benar-benar memberikan keuntungan nyata bagi negara.
BUMN Gemuk, Kontribusi Minim
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan banyaknya BUMN tidak sebanding dengan kontribusi terhadap kas negara.
Faktanya, 97% dividen hanya disumbang delapan perusahaan, sementara 52% BUMN justru merugi dengan potensi kerugian sekitar Rp50 triliun per tahun.
“Jumlah yang besar ini tidak otomatis menambah penerimaan negara. Malah menimbulkan inefisiensi,” tegas Dony dalam talkshow Membaca Arah Ekonomi dan Kebijakan Fiskal 2026 bersama Chairman CT Corp, Chairul Tanjung, baru-baru ini.
Merger, Akuisisi, dan Spin-off
Restrukturisasi akan dilakukan melalui merger, akuisisi, dan spin-off.
Sekitar 300 merger direncanakan, sementara sejumlah anak usaha akan dilepas agar BUMN kembali fokus ke bisnis inti.
Contoh paling nyata adalah Pertamina yang selama ini menjalankan bisnis di luar core oil and gas.
“Rumah sakit dan hotelnya akan dipisahkan, agar Pertamina kembali fokus sebagai perusahaan migas,” jelas Dony.
Target US$50 Miliar dan Transparansi
Danantara menargetkan BUMN hasil konsolidasi menjadi lebih ramping, kompetitif, dan mampu menyumbang minimal US$50 miliar ke pendapatan negara.
Untuk itu, audit besar-besaran dilakukan, termasuk restatement laporan keuangan, demi menghapus praktik rekayasa keuntungan atau “profit abal-abal”.
“Fundamental harus dirapikan lebih dulu, baru target US$50 miliar bisa dicapai,” kata Dony.
Efek Domino: Direksi dan Komisaris Berkurang
Pemangkasan skala besar ini otomatis berdampak pada kursi direksi dan komisaris.
Dengan ratusan perusahaan hilang, ribuan jabatan di anak-cucu BUMN pun bakal lenyap.
Langkah ini diyakini bukan hanya akan memangkas praktik “parkir jabatan”, tapi juga mengakhiri penumpukan posisi di perusahaan negara yang selama ini menuai kritik public.[]
