JAKARTA – Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menegaskan pentingnya menurunkan program Astacita hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia agar seluruh masyarakat benar-benar merasakan pemerataan pembangunan.

Menurut Sultan, peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI harus dimaknai bukan hanya sebagai lepas dari penjajahan, melainkan juga momentum untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kemerdekaan sejati baru terasa ketika masyarakat di daerah 3T turut menikmati pemerataan ekonomi, akses kesehatan, dan infrastruktur yang layak,” ujar Sultan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

DPD Kawal Implementasi Astacita

Sultan menegaskan DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah akan mengawal implementasi Astacita agar tidak hanya berhenti pada tataran wacana.

“Astacita bukan sekadar janji politik. Ini spektrum pemerataan dari pangan, energi bersih, pendidikan, kesehatan, maritim, hingga konektivitas yang harus kami pastikan berjalan nyata di lapangan,” tegasnya.

Dorong RUU Pemda Masuk Prolegnas

Lebih lanjut, Sultan menyebut salah satu fokus DPD RI adalah mendorong RUU Pemerintahan Daerah (RUU Pemda) masuk ke dalam Prolegnas Prioritas. Menurutnya, regulasi tersebut penting untuk memperkuat otonomi dan akuntabilitas daerah.

“RUU Pemda harus mampu menjamin pemerataan fiskal, peningkatan layanan dasar, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Masih banyak daerah yang merasa tertinggal dari pusat, sehingga kewenangan dan anggaran perlu lebih jelas,” ucapnya.

Sinergi Pusat-Daerah

Dalam konteks kolaborasi, Sultan menilai sinergi pusat dan daerah harus diwujudkan secara terpadu, terutama dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur.

“Kita harus mendorong pemerataan investasi, memperkuat UMKM, menjamin fasilitas kesehatan dasar, dan mempercepat pembangunan jalan, pelabuhan, serta konektivitas internet. Sinergi pusat-daerah harus berbasis kolaborasi, bukan sekadar retorika,” katanya.

Pembangunan Berbasis Keberlanjutan

Selain pemerataan, Sultan juga menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan nasional. Ia menilai kebebasan politik tidak akan berarti tanpa keadilan sosial dan keberlanjutan ekologi.

“Demokrasi kita harus lebih substansial, tidak hanya prosedural, tetapi juga berpihak pada daerah, lingkungan, dan generasi mendatang,” tutur Sultan, merujuk pada gagasan Green Democracy dalam bukunya.

Ajak Satukan Langkah

Menutup pernyataannya, Sultan mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan momentum peringatan kemerdekaan sebagai dorongan untuk mempercepat pemerataan.

“Mari jadikan HUT ke-80 ini sebagai momentum mempercepat pemerataan dan mewujudkan Indonesia yang adil, hijau, serta bersatu, sesuai dengan tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” pungkasnya.