SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan pelayanan publik di Kabupaten Pati telah kembali normal usai aksi massa besar-besaran yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur pada Rabu (13/8/2025).
"Situasi wilayah Pati kondusif," kata Luthfi usai rapat terbatas bersama Forkopimda Jateng di Semarang, Kamis (14/8/2025).
Ia menjelaskan seluruh aspirasi warga telah ditampung DPRD Pati dan kini tengah dibahas.
Keputusan terkait tuntutan tersebut diperkirakan keluar dalam 60 hari.
"Ini kewenangan DPRD Kabupaten Pati, bukan Pemprov," tegasnya.
Meski demikian, Pemprov Jateng tetap menurunkan tim untuk memantau situasi dan memastikan pelayanan publik tidak terganggu.
Beberapa langkah yang dilakukan antara lain mengerahkan Biro Otonomi Daerah, Biro Ekonomi, dan Asisten Ekonomi-Pembangunan untuk menjaga roda perekonomian, serta Biro Kesra untuk koordinasi dengan tokoh masyarakat.
Dinas Kesehatan juga diterjunkan untuk memastikan layanan kesehatan berjalan lancar.
Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terus dilakukan, apalagi tim Kemendagri juga telah turun ke Pati.
Luthfi menilai peristiwa di Pati menjadi pelajaran bagi kepala daerah lain untuk lebih memperhatikan dinamika di wilayahnya.
Ia mencontohkan kasus kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memicu polemik di Pati.
Menurutnya, PBB adalah kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan Pemprov berperan memfasilitasi, mengoreksi, dan memverifikasi.
Pemkab Pati, kata Luthfi, sempat mengirim surat verifikasi ke Pemprov pada 12 April 2025.
Sepuluh hari kemudian, Biro Hukum mengundang rapat dan merekomendasikan tiga hal: menunjuk pihak ketiga untuk kajian, tidak membebani masyarakat, serta menyesuaikan dengan kemampuan daerah.
"Tiga aspek ini harus dilaporkan dalam satu minggu, tetapi sampai sekarang kajiannya belum masuk. Untungnya kebijakan kenaikan PBB sudah dicabut. Ke depan kita lakukan pembinaan agar tidak terulang," ujarnya.[]